Kurnia Syafa Salsabila/Foto: Gagarmank.ID
Gagarmanik.ID - Masalah Pungutan Liat (Pungli) merupakan masalah besar di Indonesia yang berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian. Masalah korupsi di Indonesia telah menjadi masalah lama yang melanda negara ini selama beberapa dekade. Kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) baru-baru ini yang melibatkan Rp 4 miliar kembali menyoroti masalah korupsi di Indonesia. Terkait dengan kasus di Jakarta, CNN Indonesia – KPK telah mengumumkan penetapan gubernur Papua lukas Enembe telah tersangka dugaan belum berhasil melaksanakan pemeriksaan terhadap Enembe. Isu kasus ini di Indonesia khususnya Jakarta terkait dengan politik.

Pungutan Liat (Pungli) adalah bentuk korupsi di Indonesia yang melibatkan pungutan biaya atau suap secara ilegal oleh pejabat pemerintah atau individu dalam posisi kekuasaan. Pungli dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar untuk izin, lisensi, atau layanan, dan dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

KPK Enembe telah memanggil untuk diperiksa di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Papua pada Senin (12/9) lalu. Panggilan ini tidak dipenuhi dengan alasan Enembe sedang sakit.

KPK adalah lembaga yang didirikan untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan adanya dugaan suap di dalam lembaga itu sendiri memprihatinkan. Kasus dugaan suap di KPK hanyalah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penetapan Enembe sebagai tersangka sempat menyulut gejolak di tanah Papua. Ratusan simpatisan Enembe melakukan aksi dan longmars memprotes penetapan tersangka Enembe oleh KPK itu.

Kasus Lukas Enembe melibatkan tuduhan korupsi dan manipulasi politik. Mereka menuduh Enembe menggelapkan uang negara senilai 1,8 triliun, tetapi kasus tersebut menjadi kontroversi karena campur tangan politik. Ada dugaan bahwa kasus Enembe, yang merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang berkuasa di Indonesia, digunakan sebagai alat politik untuk mencopotnya dari jabatan.

Beberapa waktu lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar konferensi pers bersama di kantornya untuk membahas masalah Enembe. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan rekannya juga pergi ke rumah Lukas Enembe di Jayapura untuk berbicara dengannya.

Selain itu, ada masalah politisasi dalam kasus Enembe, seorang kader Partai Demokrat. Pihak Enembe menyebutkan dugaan politisasi ini terkait pemilihan kepala daerah Papua.

Saat mengumumkan pencopotan Enembe karena kasus di KPK, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertimbangkan kemungkinan alasan politik di balik penetapan tersangka kadernya di Papuaitu.

Chairul Huda, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, menganggap bahwa kekacauan dan perdebatan yang berkepanjangan terkait penetapan Enembe sebagai tersangka dimulai dari KPK, yang dia anggap salah menggunakan strategi.

Chairul memutuskan bahwa penyidik KPK harus memeriksa Enembe sebagai saksi atau calon tersangka dengan bukti yang kuat. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi, Enembe harus menjadi tersangka dan ditahan segera.

Selain itu, ketua berpendapat bahwa KPK gagal berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lain dalam kasus ini. Dia menyatakan bahwa KPK baru berkomunikasi dengan pemerintah setelah demonstrasi terjadi di negara Cendrawasih itu.

Sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),penyidik KPK diizinkan untuk menghadirkan paksa atau memanggil paksa Enembe, Chairul menyatakan bahwa KPK harus segera mengambil tindakan dengan melayangkan panggilan ketiga terhadap Enembe sebagai tanggapan atas tindakan KPK yang dianggap lamban.

Dalam agenda jemput paksa, KPK dapat meminta ten Kasus Lukas Enembe, Gubernur Papua, menyoroti masalah korupsi di Indonesia dan seringkali terkait dengan politik. Enembe dituding menggelapkan uang negara Rp1,8 triliun dan kasusnya menuai kontroversi karena campur tangan politik. Enembe adalah anggota PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), partai yang berkuasa di Indonesia, dan ada dugaan kasus tersebut digunakan sebagai alat politik untuk mencopotnya dari jabatan. Jaga medis independen, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk memastikan kondisi kesehatan Enembe.

Pengamat politik Syarif Hidayatullah Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri (UIN) mengatakan kontroversi tentang kasus Enembe terjadi karena, selain faktor hukum, Enembe adalah figur politik penting di Papua.

Adi mengatakan bahwa hal itulah yang membuat KPK berhati-hati dalam hal ini karena khawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat di wilayah Indonesia timur tersebut. Namun, ia juga menunjukkan bahwa KPK tidak langsung bertindak cepat jika ada bukti yang kuat.

Ini, tentu saja, berada di antara domain hukum dan politik. Permasalahan Pak Enembe unik karena mencakup orang penting di Papua. Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia.com pada Kamis (29/9) malam. Adi menyatakan, "Tapi menurut saya ketimbang mengimbau di media, ya saya kira negara punya instrumen kekuatan, kekuasaan, punya aparat-aparat, yang bisa digerakkan."

Adi juga mengakui bahwa kasus Enembe ini aneh karena membuat banyak orang "turun tangan". Mulai dari rekomendasi Presiden Republik Indonesia Jokowi, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI(Purn.) Moeldoko, dan Menkopolhukam Mahfud MD, yang juga bersuara mengenai masalah ini.

Selain itu, dia berpendapat bahwa Enembe, sebagai kepala daerah, harus menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat dengan memenuhi panggilan KPK. Dia merujuk pada pasal 112 KUHAP, yang mengatur bahwa siapapun yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka diwajibkan untuk menghadiri panggilan tersebut.

Adi juga berbicara tentang kemungkinan Enembe berpartisipasi dalam politik. Ia mengatakan bahwa, sebagai tokoh politik, jelasada berbagai bentuk politisasi.

Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini berpendapat bahwa upaya Partai Demokrat untuk memecat Enembe terlalu terlambat. Ia mengatakan bahwa proses itu seharusnya dimulai setelah KPK mengumumkan bahwa Enembe adalah tersangka. Sebaliknya, ia memuji tindakan AHY, yang menurutnya sudah tepat untuk "mengamputasi" Enembe.

Menurutnya, penetapan Enembe sebagai tersangka juga dapat berdampak negatif pada citra Partai Demokrat, terutama di Papua. Namun, ia menganggap hal itu tidak cukup untuk mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat.

Adi juga menanggapi pertanyaan publik tentang bagaimana pejabat pemerintah tampak reaktif terhadap kasus Enembe, yang menimbulkan gagasan bahwa mereka "menyerang" oposisi, yaitu Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa hal-hal seperti itu masih tidak jelas dan sering terjadi ketika seorang tokoh politik terlibat dalam kasus huk

Adi menyatakan bahwa jika tuduhan terhadapnya ditujukan kepada politisi oposisi dan kemudian ditangkap, seharusnya banyak politisi oposisi yang menjadi tersangka. Menurutnya, ini hanya kasus korupsi dan melibatkan tokoh penting di Papua, jadian

Kasus Lukas Enembe berimplikasi signifikan terhadap penegakan hukum dan politik di Indonesia. Kasus ini menyoroti perlunya peradilan independen yang bebas dari campur tangan politik. Kasus ini juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di lembaga pemerintah, serta kemauan politik yang lebih besar untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia.

Korupsi terhadap masyarakat sangat signifikan, pertama Beban keuangan: Pungli meningkatkan biaya hidup masyarakat umum, karena mereka terpaksa membayar biayai legal untuk mengakses layanan dasar atau mendapatkan izin. Kedua Ketimpangan: Pungli menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang, di mana mereka yang mampu membayar suap diberikan perlakuan istimewa, sedangkan mereka yang tidak mampu akan tertinggal. Ketiga Merongrong demokrasi: Pungli merusak proses demokrasi dengan membiarkan mereka yang berkuasa memanipulasi sistem untuk keuntungan mereka sendiri, daripada melayani kepentingan publik, karena menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, kurangnya investasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Adi berpendapat bahwa kemungkinan penetapan Enembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi sangat kecil. Dia percaya bahwa KPK mungkin sudah memiliki bukti yang kuat sebelum menetapkan Enembe sebagai tersangka.

Kejahatan Kera Putih merupakan kasus yang telah dianalisis oleh para kriminolog untuk memahami sifat kejahatan di Indonesia. Kejahatan Kera Putih adalah contoh bagaimana kejahatan di Indonesia sering kali dimotivasi oleh keuntungan finansial. Kasus tersebut melibatkan sekelompok individu yang mencuri owa tangan putih dari sebuah kebun binatang di Surabaya. Kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok individu yang dimotivasi oleh keuntungan finansial.

Kesimpulan Kasus Lukas Enembe melibatkan tuduhan korupsi dan manipulasi politik. Kasus ini menunjukkan betapa seringnya korupsi di Indonesia dan bagaimana hal itu terkait dengan politik. Selain itu, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di lembaga pemerintah serta keinginan politik yang lebih besar untuk mengatasi korupsi.

Korupsi adalah masalah besar di Indonesia yang berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat. Korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat di Indonesia, dan untuk mengatasi masalah ini, semua tingkatan pemerintahan harus bekerja sama. Kasus Lukas Enembe dan dugaan suap KPK baru-baru ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi di lembaga pemerintah dan kemauan politik yang lebih besar untuk mengatasi korupsi di Indonesia.

Penulis: Kurnia Syafa Salsabila, Mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta