Segelas kopi hitam Mak Lan di Jalan Basuki Rahmat Tuban/Foto: Istimewa
Gagarmanik.ID - Dua hari sebelum pemilihan umum 2024, di desaku sangat ramai dengan adanya bagi-bagi uang di siang bolong dari beberapa kader atau saksi dari calon legislatif. Pemandangan ini memang sangat berbeda dengan pemilu lima tahun lalu yang sangat rapi dan tersembunyi saat memberikan uang dari calon legislatif atau sering disebut dengan "serangan fajar" atau menjelang subuh. Budaya semacam ini sepertinya sudah lumrah di masyarakat kita, karena di warung kopi, warung nasi, tempat nongkrong masyarakat selalu membicarakan besarnya nominal uang yang diberikan.

Budaya semacam ini sepertinya tidak punya dampak apapun di masyarakat kita, tapi lama-lama akan membentuk nalar masyarakat yang konsumtif dan tidak punya pendirian yang kuat dalam memilih dan menentukan sikapnya. Makna demokrasi yang dipahami masyarakat hanya sebatas banyak dan sedikitnya uang yang diberikan oleh para calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, mereka semua dalam kontestasi politik tidak memberikan arti apapun dalam diri masyarakat, apalagi bangsa.

Kenyataannya, fenomena ini tidak hanya mereduksi demokrasi menjadi transaksi uang semata, tetapi juga membuka pintu lebar bagi korupsi. Para politisi yang terpilih dengan cara seperti ini tidak akan memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewakili rakyat. Mereka lebih cenderung melayani kepentingan pribadi atau kelompok kecil yang telah mendanainya, bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Demokrasi seharusnya menjadi wadah untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, bukan sekadar ajang pertarungan kekuasaan yang ditebus dengan uang. Partai politik, sebagai garda terdepan dalam membentuk opini dan perilaku politik masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi yang memadai tentang makna sejati demokrasi.

Edukasi demokrasi bukan hanya sebatas memberikan pemahaman tentang proses pemilihan dan hak suara, tetapi juga tentang nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kebebasan, dan keterbukaan. Masyarakat perlu diberikan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi, integritas, dan kompetensi, bukan berdasarkan seberapa banyak uang yang mereka dapatkan.

Selain itu, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik yang tidak sehat, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Hanya dengan menegakkan aturan main yang jelas dan adil, kita dapat memastikan bahwa demokrasi kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya.

Sebagai individu, kita juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya politik yang lebih sehat. Kita harus menolak terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, seperti meminta atau menerima uang dalam bentuk apapun sebagai imbalan untuk memberikan suara kita. Kepentingan bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Hanya dengan kerja sama yang sinergis, kita dapat memperbaiki sistem politik kita dan menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

Akhirnya, perubahan tidak akan terjadi secara instan. Butuh waktu dan usaha yang konsisten dari semua pihak untuk merubah budaya politik yang sudah tertanam kuat selama ini. Namun, jika kita bersatu dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem politik kita, kita dapat mewujudkan impian akan sebuah masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkualitas.

Penulis: Sifyani