Aam Waro’ Panotogomo, Ketua LAKPESDAM PCNU Tuban. (Foto: Gagar Manik)
Gagar Manik - Setiap 1 Mei, suara tuntutan kembali menggema. Jalanan dipenuhi barisan buruh yang mengingatkan publik bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi, ada manusia yang bekerja, berharap, dan bertahan hidup. Namun di tengah peringatan tahunan itu, muncul pertanyaan besar: ketika produktivitas tenaga kerja terus meningkat, apakah kesejahteraan buruh benar-benar ikut naik?

Secara logika ekonomi klasik, peningkatan produktivitas semestinya berbanding lurus dengan kenaikan upah dan kualitas hidup pekerja. Namun pada abad-21 ini, tidak berbanding lurus dan tekanan hidup semakin besar. Para buruh dan karyawan memeras keringat dengan iringan resah.

Ketika pekerja mampu menghasilkan lebih banyak nilai dalam waktu yang sama—berkat teknologi, manajemen modern, dan sistem produksi yang efisien—maka bagian kesejahteraan mereka terima seharusnya ikut membesar.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hubungan ini semakin melemah. Produktivitas melonjak, sementara upah riil bergerak lambat, bahkan di banyak sektor terasa stagnan.

Paradoks ini muncul karena perubahan struktur ekonomi global sangat drastis. Kompetisi antarnegara, tekanan efisiensi biaya, dan fleksibilitas tenaga kerja membuat perusahaan menempatkan upah sebagai variabel yang harus ditekan demi menjaga daya saing.

Dalam logika pasar global, tenaga kerja menjadi faktor produksi yang harus selalu “kompetitif”. Akibatnya, keuntungan dari peningkatan produktivitas lebih banyak mengalir ke akumulasi modal dibanding ke kantong pekerja.

Perubahan dunia kerja juga memperumit situasi. Narasi fleksibilitas kerja sering dipromosikan sebagai simbol kebebasan baru. Bekerja dari mana saja, kapan saja, tanpa kantor tetap terdengar seperti kemajuan.

Namun di balik itu, semakin banyak pekerja hidup dalam ketidakpastian. Kontrak jangka pendek, outsourcing, kemitraan digital, dan gig economy mengaburkan batas hubungan kerja. 

Perusahaan mendapatkan efisiensi dan produktivitas, sementara pekerja kehilangan kepastian jangka panjang. Risiko ekonomi perlahan dipindahkan dari institusi ke individu.

Banyak pekerja kini tidak lagi menghadapi ancaman upah rendah saja, tetapi juga ancaman ketidakpastian masa depan. Jaminan pensiun terbatas, perlindungan kesehatan tidak merata, dan keamanan kerja semakin rapuh. Fleksibilitas berubah menjadi paradoks: tampak bebas, tetapi penuh risiko.

Kenaikan biaya hidup memperbesar tekanan tersebut. Upah mungkin naik setiap tahun, tetapi harga perumahan, pendidikan, transportasi, dan layanan kesehatan sering meningkat lebih cepat. Kenaikan gaji yang terlihat di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan daya beli.

Banyak pekerja merasa bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup. Produktivitas meningkat, jam kerja sering bertambah, tetapi kualitas hidup tidak mengalami lompatan berarti.

Di sisi lain, otomatisasi dan kecerdasan buatan mempercepat transformasi pasar kerja. Teknologi memungkinkan produksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat. Bagi perusahaan, ini adalah kabar baik: efisiensi meningkat, keuntungan berpotensi bertambah.

Namun bagi pekerja, muncul kekhawatiran yang lebih mendasar—bukan sekadar soal upah, tetapi soal keberlanjutan pekerjaan itu sendiri. Banyak pekerjaan rutin perlahan digantikan mesin, sementara tuntutan keterampilan baru meningkat. Pekerja diminta terus beradaptasi, sering kali dengan biaya dan risiko yang mereka tanggung sendiri.

Kondisi ini memperlebar ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi global menunjukkan angka mengesankan, tetapi distribusi hasilnya semakin tidak merata. Sebagian kecil kelompok menikmati keuntungan besar dari teknologi dan globalisasi, sementara sebagian besar pekerja merasakan peningkatan kesejahteraan yang lambat.

Ketimpangan ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Ketika rasa keadilan melemah, kepercayaan terhadap sistem ikut tergerus.

Dalam konteks ini, May Day bukan sekadar peringatan historis perjuangan buruh, melainkan alarm sosial tahunan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Produktivitas meningkat seharusnya menjadi kabar baik bagi semua, bukan hanya bagi sebagian.

Kesejahteraan buruh di era modern tidak lagi bisa diukur semata dari besaran upah minimum. Ia mencakup kepastian kerja, perlindungan sosial, keseimbangan hidup, akses pelatihan, serta kesempatan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Jika produktivitas adalah hasil kolaborasi antara tenaga kerja, teknologi, dan modal, maka hasilnya pun seharusnya dibagi secara lebih adil.

May Day hari ini mengajukan pertanyaan sederhana namun mendasar: ketika ekonomi tumbuh dan produktivitas naik, apakah kehidupan pekerja benar-benar menjadi lebih baik? Selama jawaban atas pertanyaan ini belum meyakinkan, selama jurang antara produktivitas dan kesejahteraan masih terasa, maka May Day akan terus menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi harus selalu diukur dari kualitas hidup manusia yang bekerja di dalamnya.

Penulis: Aam Waro’ Panotogomo, Ketua LAKPESDAM PCNU Tuban.