![]() |
| Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan oleh FITRA Jatim. (Foto: Gagar Manik) |
Dalam kegiatan tersebut diikuti, peserta dari komunitas perempuan pesisir, nelayan, komunitas sekitar tambang, ormas dan OKP.
Menanggapi kondisi tersebut, FITRA Jawa Timur bersama PWYP menegaskan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kelestarian alam.
Menurut Koordinator FITRA Jatim, Daklan, selama ini pembangunan sering kali dihadapkan pada dilema antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, perubahan fungsi lahan, pencemaran air dan udara. Hal itu disampaikan di sela-sela pelatihan pada, Jumat (19/06/26).
“Pembangunan berkualitas adalah pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun alokasi anggaran daerah memiliki perspektif keberlanjutan dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim,” ungkapnya.
FITRA Jatim menilai bahwa tata kelola lingkungan yang baik tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masyarakat harus memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, serta terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, penganggaran yang berperspektif lingkungan atau green budgeting menjadi instrumen penting agar belanja daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas lingkungan, perlindungan kawasan rentan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
“Kita ketahui bersama bahwa, perubahan musim yang tidak menentu dapat memengaruhi produktivitas pertanian, sementara kenaikan muka air laut dan abrasi mengancam wilayah pesisir,” tambah Cak Daklan sapaan akrabnya.
![]() |
| Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan oleh FITRA Jatim. (Foto: Gagar Manik) |
Sementara itu, Misbahul Munir, Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Nelayan Tradisionla Indonesia (DPD KNTI) Jawa Timur, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, komunitas lokal, serta generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Munir berharap, “pembangunan yang berkelanjutan bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi menjadi strategi utama dalam menciptakan ketahanan ekonomi, keadilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan,” pungkasnya.
Melalui penguatan tata kelola lingkungan yang transparan, penganggaran yang berpihak pada keberlanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim.
.jpg)
.jpg)
0 Komentar